Irsyad Rhapsody

Oleh Muhammad Irsyad

Hasil Diskusi Sore di Formaci Jumat tanggal 30 Mei bersama Ari A. Perdana; Subsidi: BBM, BLT dan sesudahnya.

Ari Perdana adalah ekonom lulusan FEUI dan Harvard University. Dia adalah staf konsultan di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan World Bank.

Ari memulai presentasinya dengan menerangkan konsep subsidi. Menurut Ari, dalam ekonomi pasar subsidi bertujuan atau dilegitimasi untuk dua hal; pertama, sebagai perlindungan terhadap kelompok marginal; dan kedua, sebagai koreksi atas kegagalan pasar.
Sebagai proteksi terhadap kelompok marjinal, subsidi bisa bertujuan atau dialokasikan untuk melakukan redistribusi pendapatan, memberikan kompensasi, membentuk jaring pengaman social, mengatasi problem structural, dan emutus problem antargenerasi.
Sebagai koreksi atas kegagalan pasar, subsidi bisa bertujuan atau dialokasikan untuk industrialisasi, pendidikan tinggi, dan membiayai riset dan pengembangan.
Ari memfokuskan diskusi ke bentuk subsidi yang pertama, yaitu subsidi dengan tujuan dan legitimasi sebagai proteksi terhadap kelompok marjinal.

Kelompok marginal diidentifikasi oleh Ari sebagai penduduk miskin. Mengutip data susenas, Ari mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia adalah sekitar 38 juta jiwa atau 16.8% penduduk Indonesia. Kelompok marginal ini menurutnya sangat sensitif terhadap inflasi, terutama komoditas makanan. Masih menurut data itu, 2/3 pengeluaran rumah tangga miskin adalah untuk makan. Hanya 5-6% saja dari pengeluarannya yang digunakan untuk BBM meskipun Ari tidak mengabaikan bahwa BBM memiliki dampak sekunder via transportasi dan harga-harga kebutuhan.
Ari kemudian beranjak kepada dampak-dampak negatif subsidi yang mana berkontribusi dalam membentuk mindset yang lalai dalam pengelolaan dan penggunaan energi. Dia juga tidak begitu banyak berkontribusi untuk melindungi kelompok marginal. Subsidi BBM, seperti halnya subsidi listrik adalah ‘Universal subsidy,’ artinya baik kaya ataupun miskin tetap bisa menikmatinya. Beberapa argument Ari mengapa subsidi BBM bukan kebijakan yang pro terhadap kaum miskin adalah sebagai berikut:

Pertama, mengapa subsidi BBM tidak pro kelompok miskin karena ternyata rumah tangga terkaya-lah yang paling banyak mengambil keuntungan dari subsidi BBM ini. Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa kelompok 1 (10% termiskin) hanya sebagian kecil menikmati subsidi BBM. Kelompok 10 lah (10% terkaya) yang paling banyak menikmati subsidi BBM. Ari memberikan catatan bahwa grafik dibawah ini belum memperhitungkan efek sekunder dari kenaikan BBM. Tapi menurut Ari, meskipun seandainya itu dimasukkan, perubahannya tidak akan terlalu signifikan. Lagi pula menurut Ari, efek sekunder dari kenaikan BBM terhadap inflasi tidak terlalu besar. Inflasi yang membengkak ketika kenaikan BBM ke dua di tahun 2005 lebih disebabkan karena kenaikan harga pangan yang disebabkan oleh hal lain. Buktinya ketika kenaikan BBM pertama, inflasinya biasa-biasa saja.

Kedua, subsidi BBM telah luar biasa mendominasi pengeluaran lain dalam APBN. Ia lebih besar dari anggaran-anggaran sosial seprti Askeskin, Raskin dsb. dan bahkan lebih besar dari anggaran Depdiknas yang notabene merupakan departemen dengan pengeluaran terbesar. Lihat table dominasi subsidi BBM terhadap pengeluaran lain di bawah ini dalam triliun rupiah.

Karena itu subsidi BBM sebetulnya adalah penyebab utama ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Kelompok marginal karena itu harus dilindungi diantaranya dengan cara melakukan redistribusi, jaring pengaman terhadap shock, mengatasi problem structural dan memutus problem antargenerasi.
Ari tidak memungkiri bahwa kenaikan BBM akan menimbulkan hentakan atau shock terhadap masyarakat. Karena itu menurutnya perlu dibentuk semacam jaring pengaman / pelindung terhadap shock yang baik dan memadai.
Dengan kata lain, Ari menekankan perlu ada instrumen jaring pengaman yang:
– Biayanya murah dan mudah secara administratif
– Memimliki jangkauan target penerima yang luas
– Aman dari kebocoran
– Dan memiliki besaran manfaat yang sebanding dengan shock yang ditimbulkan
Program peredam shock yang bisa diidentifikasi selama ini menurut Ari diantaranya adalah program Raskin, Padat Karya, dan terakhir Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut Ari, program BLT memiliki beberapa kelebihan dari program lain karena relatif mudah dijalankan dan biaya persiapan dan administrasinya minim. Kedua, subsidi uang sangat fleksibel bagi penerima dan tidak bisa dijual ulang.
Beberapa pihak memang mengritik program BLT ini. Beberapa kritik yang diidentifikasi oleh Ari diantaranya:
– Bantuan seringkali tidak utuh karena dikorupsi
– BLT lebih banyak menimbulkan kerusuhan diantara warga
– BLT tidak mendidik dan menciptakan ketergantungan
– BLT seringkali tidak tepat sasaran. Yang berhak tidak dapat, sementara yang dapat justru tidak berhak

Ari kemudian menjawab kritikan-kritikan diatas sebagai hanya snapshot-snapshot dari berita-berita di media elektronik dan cetak. Berita itu memang benar terjadi tapi Ari keberatan jika kemudian itu dijadikan gambaran umum terhadap BLT.
Counter Aregument Ari terhadap satu per satu kritikan terhadap BLT tadi adalah sebagai berikut.

Jawaban atas kritik 1: bantuan dipotong
Faktanya menurut Ari, dari data DPS, bantuan diterima secara penuh oleh penerima BLT. Pada BLT tahap pertama bantuan diserap 94,17% sementara kedua 89%. Bagi Negara yang terkenal dengan korupsinya, ini merupakan prestasi luar biasa. Lihat tabel berikut.

Lagipula sekian persen yang tidak terserap itu menurut Ari kebanyakan bukan karena dikorupsi tapi karena untuk dibagi rata dengan warga lain yang miskin tapi tak terdapat dalam daftar dan juga alasan-alasan lain. Lihat tabel dibawah ini:
Apa yang menyebabkan Bantuan berkurang?

Jawaban atas Kritik 2: BLT menimbulkan kerusuhan dan kecelakaan
Lagi-lagi itu hanya kasus kecil yang dibesarkan media. Gambaran umum yang ada dalam tinjauan DPS tidak sesuram itu. Dan kita sebetulnya bisa mengambil pelajaran dari kekurangan-kekurangan itu untuk BLT kedepan.

Source : Susenas Panel 2006 (total number of villages 566)

Jawaban atas Kritik 3: BLT menciptakan ketergantungan, kemalasan
Ari mengakui bahwa BLT memang ikan, bukan kail. Tapi orang yang kelaparan dan sedang shocked memang harusnya diberi ikan. Baru setelah kenyang sedikit dia diberi kail. Problemnya juga adalah bahwa tidak semua masyarakat punya kemampuan kewirausahaan yang sama. Jika tujuan kita banyak, maka konsekuensinya instrumen yang digunakan pun harus banyak (Multi-instrument for multi-objective). Megawati boleh saja mengritik bahwa Negara ini bukan sinterklas yang membagi-bagi uang BLT, tapi dia lupa bahwa sinterklas yang lebih besar adalah subsidi BBM itu sendiri yang memberikan keuntungan kepada orang-orang kaya.
Argumen BLT menyebabkan kemalasan juga tidak bisa dibuktikan dengan jelas. Jika kemalasan diukur dengan jam kerja per minggu, faktanya tidak ada perbedaan signifikan jam kerja per minggu antara rumah tangga yang miskin atau nyaris-miskin penerima BLT potensial (artinya dengan kelas sosial yang sama dan sama-sama berhak menerimna BLT tapi karena suatu alasan tidak menerima) apakah dia menerima BLT atau tidak. BLT baru menimbulkan kemalasan kalau bantuannya sudah sebesar 1 juta per bulan, kata Ari. Ya untuk apa bekerja kalau semua sudah tercukupi? Dengan uang 100.000 per bulan masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi.

Jawaban atas Kritik 4: BLT seringkali salah sasaran
Buktinya, menurut data DPS, sebaran BLT masih menggembirakan. BLT sampai kepada 30% masyarakat termimskin. Kebocoran memang ada, kelas menengah masih ada yang menerima BLT tapi persentasinya kecil.

Kebocoran itu masih bisa diperbaiki dengan beberapa hal:
Pertama, karena mobilitas masuk-keluar garis kemiskinan di Indonesia sangat tinggi atau dinamis, solusinya adalah terus melengkapi dan memperbarui data yang ada. Menurut Ari, keputusan pemerintah menggunakan data 2005 untuk BLT kali ini adalah keputusan yang sangat fatal.
Kedua, harus ada kombinasi top-down dan community-based targeting dalam pengumpulan data. Data DPS yang top-down seringkali tidak akurat dan tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Masyarakat lebih tahu situasi sekitarnya karena itu data DPS dilengkapi denganmasukan dari masyarakat dan petugas desa dengan community-based targeting.
Ketiga, kebocoran bisa dihindari dengan mempertegas dan menyederhanakan kriteria penerima. Transparansi juga perlu agar program bisa terus dikawal.

Kontroversi BBM seakan sudah menjadi ritual tahunan yang diawali oleh keputusan pemerintah, harga naik, demo disana-sini lalu karena pemerintah tidak jatuh maka persoalan dianggap selesai. Semua kembali ke bisnis as usual. Inilah yang perlu diubah menurut Ari. Harus ada Grand Strategy yang komprehensif dan jangka panjang agar semua bisa menerima kenaikan yang tidak terelakkan ini secara wajar dan efek shock-nya tidak terlalu besar. Ari tetap berpendapat bahwa subsidi BBM harus dihapuskan secara bertahap dan pada akhirnya harus hilang. Kontroversi seharusnya sudah diakhiri. Diskusi yang dikembangkan seharusnya adalah untuk memikirkan bagaimana proses transisi yang sangat berat ini bisa dilewati.
Untuk mengakhiri ritual kontroversi tahunan ini, Ari menyatakan bahwa yang terpenting adalah harus ada ‘Peta jalan’ ke depan. Pemerintah jangan terlalu optimis atau puas dengan solusi jangka pendek. Sebaliknya para penolak kenaikan juga jangan terlalu pesimis dengan keadaan yang ada. Dunia belum berakhir dengan kenaikan BBM. Di akhir diskusi Ari merumuskan beberapa jalan yang bisa ditempuh sebagai berikut:

– Dari kompensasi menjadi asuransi. Dengan asuransi, shock yang ditimbulkan bisa diredam dengan lebih tepat dan memadai.
– Dari bantuan tak bersyarat menjadi bantuan bersyarat. Ini untuk melatih kemandirian masyarakat dan menjaga agar tidak ada ketergantungan terhadap bantuan.
– Dari subsidi harga ke subsidi orang; tapi juga dari subsidi harga ke barang publik. Yang disubsidi sekarang adalah orang per orang, bukan harga yang bisa dinikmati secara meluas dan tidak tepat. Juga adalah barang publik yang merupakan hajat hidup orang banyak.

Ari menyadari bahwa argumennya tentu saja bersifat temporal dan ia mengakui bahwa dalam masalah ini ia masih dalam tahap pencarian dan penelitian. Setiap saat ia terus bertanya-tanaya dan menguji kebenaran klaim-klaimnya sendiri. Seperti apakah memang dalam beberapa hal subsidi BBM itu masih tetap diperlukan dsb. Sebagai contoh dalam redistribusi pendapatan, Ari mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pemecahan yang dapat mengisi atau mengantisipasi efek buruk primer dan sekunder terhadap kelas menengah yang nyaris miskin dan tidak mendapat BLT. Menurutnya tidak menutup kemungkinan ada kebenaran lain dan argumennya bisa saja berubah di kemudian hari. Tidak ideologis dan fanatik atau buta terhadap suatu pandangan, suatu sikap yang patut kita contoh dan kita jalankan.

Catatan: Tanya Jawab Sudah tercakup (dimasukkan) ke dalam ringkasan. Ilustrasi dikutip dari powerpoint presentasi Ari Perdana.
Transkrip diskusi yang lebih lengkap bisa diakses di http://irsyadmemoirs.wordpress.com